Perceraian, Ponsel, dan Kontrol: BBC Ungkap Cara Taliban Memerintah Afghanistan

BBC memperoleh akses langka untuk menyaksikan langsung bagaimana Taliban menjalankan pemerintahan di Afghanistan, lima tahun setelah kelompok itu merebut kekuasaan pada 2021 dengan menggulingkan pemerintahan yang didukung Amerika Serikat. Dalam laporan khusus itu, salah satu momen yang terekam memperlihatkan seorang perempuan muda berusia 18 tahun yang mengajukan permohonan cerai dari suaminya. Ia menuduh sang suami melakukan kekerasan dan penganiayaan selama berbulan-bulan.

Di negara tempat anak perempuan dilarang mengenyam pendidikan menengah, perempuan muda itu menyampaikan argumentasinya dengan tenang dan percaya diri, meski seluruh wajahnya tertutup cadar penuh dan kacamata hitam. "Jika masih ada peluang untuk hidup bersama, saya tidak akan berada di sini… saya telah mengambil keputusan," ujarnya kepada seorang mantan komandan Taliban berjanggut putih yang kini menjabat gubernur.

Sang gubernur semula berusaha membujuknya agar membatalkan niat bercerai. Namun, belakangan ia justru melontarkan komentar yang merendahkan dengan menyebut perempuan "tidak berakal" dan "kurang kecerdasan". Ucapan itu disambut tawa para pejabat laki-laki, pengawal, dan tetua yang hadir di sekitarnya. Momen tersebut memberikan gambaran langka tentang realitas keseharian di bawah pemerintahan Taliban yang jarang terlihat publik dunia, sekaligus mencerminkan pandangan yang masih dipegang banyak pejabat kelompok itu terhadap perempuan.

Pembatasan Ketat bagi Perempuan

Selama lima tahun berkuasa, perempuan Afghanistan menghadapi pembatasan yang sangat ketat dalam berbagai sisi kehidupan. Mereka disingkirkan dari sebagian besar tempat kerja, dilarang masuk perguruan tinggi, tidak boleh bepergian sendiri tanpa pendamping, dan tidak diizinkan mengunjungi taman serta pusat rekreasi. Anak perempuan juga kehilangan hak atas pendidikan menengah. Padahal, sebelum Taliban berkuasa, perempuan Afghanistan sempat menikmati kebebasan bekerja di berbagai sektor, termasuk pemerintahan dan media.

• Anak perempuan dilarang mengakses pendidikan menengah (SMP dan SMA).
• Perempuan dilarang menempuh pendidikan di perguruan tinggi.
• Perempuan tidak boleh bepergian sendiri tanpa pendamping laki-laki (mahram).
• Perempuan dilarang mengunjungi taman dan pusat rekreasi.

Kontrol kelompok itu juga menjangkau kehidupan digital warga, termasuk pengawasan terhadap komunikasi melalui ponsel pintar yang menjadi alat komunikasi utama di tengah pembatasan mobilitas. Kondisi ini membuat banyak perempuan mengungkapkan bahwa kehidupan mereka kini tidak lagi dapat dikenali dibandingkan masa sebelum Taliban kembali berkuasa.

Akses Langka ke Petinggi Taliban

Dalam pertemuan yang tersebar selama dua tahun, BBC memperoleh akses yang tidak lazim terhadap tokoh-tokoh berpengaruh dalam gerakan Islam garis keras tersebut. Jurnalis BBC menghabiskan waktu bersama laki-laki yang pernah merencanakan serangan bunuh diri atau bertahun-tahun bersembunyi di tempat persembunyian bawah tanah, tetapi kini menjadi pejabat dan tentara di pemerintahan. Mereka tampak ingin menampilkan citra yang lebih moderat kepada dunia internasional.

Taliban datang ke tampuk kekuasaan dengan mengklaim telah berubah. Namun, banyak kebijakan mereka dinilai serupa dengan penafsiran keras syariat Islam yang mereka terapkan pada era 1990-an. Laki-laki yang ditemui BBC tampak ingin menampilkan diri sebagai sosok yang masuk akal, tetapi enggan membahas kekerasan yang mereka lakukan di masa lalu. Sejumlah momen juga menunjukkan kegelisahan antara penguasa dan rakyat yang mereka perintah.

Gubernur Sarhadi, dalam kasus perempuan muda yang menyandang nama samaran Tuba itu, berpendapat bahwa Tuba sebaiknya tetap bertahan dalam pernikahannya. Sementara itu, perempuan Afghanistan yang diwawancarai BBC menegaskan bahwa kehidupan mereka berubah drastis dan sulit dikenali setelah lima tahun pemerintahan Taliban.

Bagi pembaca di Kepulauan Riau, kisah ini menjadi pengingat betapa berharganya akses pendidikan dan perlindungan hak perempuan yang selama ini dinikmati. Sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan perairan internasional dan memiliki masyarakat Muslim yang majemuk, Kepulauan Riau dapat meneladani semangat kesetaraan sekaligus mewaspadai agar wacana keagamaan yang kaku tidak menggerus hak-hak dasar perempuan.