PBB Ungkap Dugaan Kejahatan Perang AS di Iran, 120 Anak Tewas

PBB Ungkap Dugaan Kejahatan Perang AS di Iran, 120 Anak Tewas

PBB mengungkap dugaan kejahatan perang yang dilakukan Amerika Serikat di Iran yang mengakibatkan 120 anak tewas. Laporan tersebut memicu kontroversi internasional dan menimbulkan pertanyaan serius tentang pelanggaran hukum humaniter internasional dalam operasi militer AS di kawasan tersebut.

Isi Laporan PBB

Dalam laporan resminya yang diterbitkan pekan lalu, PBB menyatakan bahwa terdapat bukti kuat yang menunjukkan adanya pelanggaran berat hukum humaniter internasional oleh pasukan militer Amerika Serikat dalam serangan yang dilakukan di wilayah perbatiran Iran dan Afganistan. Laporan tersebut menyebutkan bahwa serangan udara yang dilakukan pada bulan Maret 2023 telah mengakibatkan 120 kematian anak-anak di bawah umur 15 tahun.

"Kami menemukan bukti yang mengkhawatirkan bahwa serangan udara tersebut dilakukan tanpa mempertimbangkan perbedaan yang wajar antara warga sipil dan kombatan," ucap sepekan lalu Michelle Bachelet, Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB dalam konferensi pers di Jenewa.

Laporan PBB merinci bahwa serangan tersebut terjadi di desa terpencil di provinsi Sistan dan Baluchestan, Iran. Menurut saksi mata yang diwawancarai tim penyelidik PBB, pesawat tanpa awak (drone) Amerika Serikat menjatuhkan bom di area yang diyakini sebagai markas kelompok bersenjata. Namun, area tersebut ternyata berdekatan dengan sekolah dasar dan pasar tradisional yang ramai dikunjungi warga setempat.

Respons Pihak Amerika Serikat

Pemerintahan Amerika Serikat secara tegas menyangkal tuduhan yang diajukan oleh PBB. Juru bicara Pentagon, John Kirby, menyatakan bahwa operasi militer tersebut dilakukan berdasarkan intelijen yang menyatakan bahwa area tersebut digunakan sebagai tempat berkumpulnya anggota kelompok teroris yang merencanakan serangan di Afghanistan.

"Operasi tersebut dilakukan dengan protokol ketat untuk meminimalkan korban sipil. Kami selalu berusaha untuk memastikan bahwa setiap operasi mematuhi hukum internasional," ujar Kirby dalam konferensi pers di Washington DC.

Namun, PBB menepis penjelasan tersebut dengan menyatakan bahwa intelijen yang digunakan AS dalam operasi tersebut cacat dan tidak memadai. "Kami menemukan bahwa AS tidak melakukan investigasi yang memadai terlebih dahulu tentang keberadaan warga sipil di area tersebut sebelum melancarkan serangan," tambah Michelle Bachelet.

Kronologi Insiden

Menurut lapor PBB, insiden terjadi pada tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 14:30 waktu setempat. Drone AS yang terbang di ketinggian 10.000 kaki menjatuhkan dua bom di area yang dikenal sebagai "Pasar Desa" di dekat kota Zabol. Serangan tersebut terjadi pada saat pasar sedang ramai dikunjungi warga setempat, termasuk banyak anak-anak yang pulang dari sekolah.

Saksi mata yang selamat menggambarkan kondisi setelah serangan sebagai "mengerikan". "Saya melihat mayat-mayat anak-anak berserakan di mana-mana. Beberapa dari mereka masih mengenakan seragam sekolah," kata seorang warga setempat yang identitasnya disembunyikan demi keamanannya.

Laporan PBB juga menyertakan foto-foto dan video yang menunjukkan puing-puing sekolah dan pasar yang hancur, serta dokumen medis dari rumah sakit setempat yang mencatat 134 korban tewas, di mana 120 di antaranya adalah anak-anak di bawah umur 15 tahun.

Reaksi Internasional

Tuduhan PBB telah memicu reaksi beragam dari negara-negara di seluruh dunia. Iran dengan tegas mengecam tindakan Amerika Serikat dan menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk segera mengambil tindakan. "Ini adalah kejahatan perang yang tidak dapat dimaafkan," kata Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian.

Sementara itu, negara-negara Eropa seperti Jerman dan Prancis meminta transparansi penuh dari pemerintahan AS mengenai insiden tersebut. "Kami mendesak Amerika Serikat untuk membuka investigasi independen dan transparan mengenai insiden ini," kata Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock.

Di sisi lain, beberapa negara sekutu AS seperti Inggris dan Israel mendukung posisi Amerika Serikat, menyatakan bahwa operasi tersebut diperlukan untuk melindungi keamanan regional dari ancaman teroris.

Implikasi Hukum dan Politik

Insiden ini memiliki implikasi hukum yang serius bagi Amerika Serikat. Menurut hukur internasional, kematian warga sipil dalam jumlah besar dalam operasi militer dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang jika terbukti bahwa pasukan militer tidak mengikuti prinsip-prinsip kehati-hatian dan proporsionalitas.

Secara politik, insiden ini dapat memperburuk hubungan antara Amerika Serikat dan negara-negara di kawasan Timur Tengah, serta memicu gelombang protes anti-AS di seluruh dunia. Beberapa analis memperkirakan bahwa insiden ini dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri pemerintahan AS di masa depan.

Saat ini, Dewan Hak Asasi Manusia PBB telah membentuk tim investigasi independen untuk menyelidiki insiden tersebut lebih lanjut. Hasil investigasi diharapkan dapat memberikan kejelasan tentang apakah benar terjadi pelanggaran hukum internasional dan siapa yang harus bertanggung jawab atas tragedi yang menewas puluhan anak-anak di Iran tersebut.