admin
Perceraian di Hadapan Mantan Komandan Taliban
Seorang perempuan berusia 18 tahun berdiri di hadapan seorang gubernur yang merupakan mantan komandan Taliban. Dengan tenang namun tegas, ia menyampaikan permohonannya: ingin bercerai dari suaminya yang selama berbulan-bulan diduga kerap melakukan kekerasan dan penganiayaan.
"Jika masih ada harapan untuk hidup bersama, saya tidak akan berada di sini… Saya sudah mengambil keputusan," ujarnya. Wajahnya tertutup sepenuhnya oleh cadar dan kacamata hitam, potret umum perempuan Afghanistan di bawah kekuasaan kelompok yang kembali memerintah sejak 2021.
Alih-alih mengabulkan permintaan itu, gubernur justru berusaha membujuknya agar tetap bertahan dalam pernikahan. Ia bahkan melontarkan pernyataan yang merendahkan, menyebut perempuan sebagai "tidak berpikiran" dan "kurang akal". Ucapan tersebut disambut tawa dari para pejabat laki-laki, pengawal, dan tetua yang hadir di ruangan.
Lima Tahun Pemerintahan yang Penuh Pembatasan
Momen tersebut memberikan gambaran langka tentang realitas keseharian di bawah pemerintahan Taliban, lima tahun setelah kelompok itu menggulingkan pemerintah yang didukung Amerika Serikat pada 2021.
Selama periode itu, perempuan Afghanistan menghadapi serangkaian pembatasan ketat, antara lain:
- dikecualikan dari sebagian besar tempat kerja;
- dilarang menempuh pendidikan di universitas;
- tidak boleh bepergian sendirian; dan
- dilarang mengunjungi taman serta pusat rekreasi.
Anak perempuan juga dilarang mengikuti pendidikan menengah, sehingga banyak remaja putri kehilangan hak belajar di usia yang seharusnya menjadi masa produktif. Padahal, lima tahun sebelumnya, jutaan anak perempuan Afghanistan masih bisa bersekolah dan berharap melanjutkan ke perguruan tinggi. Para perempuan Afghanistan menyebut kehidupan mereka kini "tidak bisa dikenali" dibanding lima tahun silam.
Akses Langka ke Lingkaran Kekuasaan Taliban
Dalam perjumpaan yang berlangsung selama dua tahun, awak media internasional memperoleh akses yang tidak biasa ke sejumlah tokoh berpengaruh dalam gerakan Islam garis keras tersebut. Mereka adalah pria yang pernah merencanakan serangan bunuh diri atau bertahun-tahun bersembunyi di tempat persembunyian bawah tanah, namun kini menjabat sebagai pejabat dan tentara.
Saat merebut kekuasaan, Taliban menyatakan telah berubah. Namun banyak kebijakan mereka masih mirip dengan penafsiran keras hukum syariat yang diterapkan pada 1990-an. Para pejabat yang ditemui tampak ingin menampilkan diri sebagai pihak yang masuk akal, tetapi enggan membahas kekerasan masa lalu mereka. Terlihat pula ketegangan antara penguasa dan rakyat yang mereka perintah, termasuk dalam kasus Tuba.
Menariknya, di tengah pengawasan yang ketat, kelompok ini juga memanfaatkan teknologi modern, termasuk ponsel pintar, untuk memantau dan mengontrol warga — kontradiksi antara penampilan kesederhanaan dan praktik kekuasaan yang terorganisasi. Pengawalan isu pendidikan perempuan dan anak oleh media internasional pun terus berlanjut, meski akses ke lapangan sangat terbatas.
Gubernur Sarhadi tetap bersikukuh bahwa Tuba — bukan nama sebenarnya — harus bertahan dalam pernikahan. Hingga berita ini ditulis, belum ada kejelasan apakah permohonan cerai perempuan itu akhirnya dikabulkan.
Relevansi bagi Warga Jawa Timur
Bagi warga Jawa Timur, nasib perempuan Afghanistan menjadi pengingat akan pentingnya tradisi Islam moderat yang menjunjung tinggi pendidikan perempuan. Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia yang berpusat di Surabaya, selama ini konsisten mendorong akses pendidikan bagi perempuan dan menolak tafsir agama yang merendahkan martabat mereka. Perbedaan nasib perempuan di kedua wilayah ini menunjukkan bahwa cara membaca agama berdampak nyata pada kehidupan sehari-hari, sekaligus menjadi pelajaran agar nilai-nilai inklusif terus dijaga di tengah arus konservatisme global.
Komentar (0)