Karhutla Kalteng Belum Padam, Gubernur Perintahkan Penanganan Dikerahkan Maksimal
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) masih belum sepenuhnya padam. Sejak awal musim kemarau tahun ini, puluhan titik kebakaran terus terdeteksi di berbagai kabupaten dan kota di provinsi tersebut. Situasi ini memicu kecemasan masyarakat dan pemerintah daerah terkait potensi bahaya asap yang dapat mengganggu kesehatan serta kerusakan lingkungan yang lebih luas.
Status Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan
Gubernur Kalimantan Tengah, H Sugianto Sabran, secara resmi menyatakan status darurat karhutla sejak Agustus lalu. Kondisi ini diperpanjang hingga akhir September mengingkat tingkat kekeringan dan potensi kebakaran masih tinggi. "Kondisi memang masih rawan. Meskipun sudah ada penurunan, titik api masih terdeteksi di beberapa daerah," ujar Gubernur Sugianto dalam konferensi pers terkait penanganan karhutla, Rabu (22/9).
Berdasarkan data yang dirilis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalteng, hingga akhir September tercatat 112 titik kebakaran hutan dan lahan tersebar di 15 kabupaten/kota. Total area terbakar mencapai lebih dari 3.000 hektare, dengan mayoritas terjadi di lahan gambut. Provinsi yang memiliki luas hutan terbesar di Kalimantan ini menghadapi tantangan serius dalam mengendalikan kebakaran yang sering terjadi di musim kemarau.
Upaya Penanganan Maksimal yang Dikerahkan
Sebagai respons terhadap kondisi ini, pemerintah provinsi telah menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Gubernur Sugianto Sabran memerintahkan penanganan karhutla dikerahkan secara maksimal. Sebanyak 1.500 personel dari TNI/Polri, BPBD, pemkab/kota, serta relawan dan masyarakat lokal telah diterjunkan ke lokasi-lokasi titik api.
Tim penanganan terdiri dari dua kelompok utama, yaitu tim yang bertugas melakukan pemadaman langsung (ground handling) dan tim yang menggunakan pesawat untuk pemadaman dari udara (water bombing). Untuk penanganan dari udara, pemerintah provinsi telah menyiapkan empat unit helikopter dan dua pesawat Bombardier yang mampu membawa air lebih banyak.
"Kita telah mengalokasikan dana sebesar Rp50 miliar untuk penanganan karhutla tahun ini. Dana tersebut digunakan untuk operasional alat pemadam, honor petugas, serta pemenuhan logistik," jelas Kepala BPBD Kalteng, Muhammad Rizky. Selain itu, pemerintah juga telah membangun 20 posko pemantauan di titik-titik rawan kebakaran di seluruh provinsi.
Tantangan yang Dihadapi
Upaya penanganan karhutla di Kalteng menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah akses yang sulit menuju lokasi kebakaran, terutama di daerah-daerah yang rawan dan terpencil. Beberapa titik api berada di kawasan yang sulit dijangkau oleh kendaraan berat sehingga harus diakses dengan jalan kaki atau menggunakan perahu.
Selain itu, kondisi medan yang berlumpur dan kering menjadi penghambat tersendiri bagi tim penanganan. Kebanyakan titik api terjadi di lahan gambut yang memiliki sumber air terbatas dan sulit untuk dipadamkan sepenuhnya.
"Kita juga menghadapi masalah sumber daya manusia yang terbatasi. Tim kami bekerja tanpa henti selama 24 jam, namun jumlah personel yang tersedia masih belum memadai untuk mengatasi semua titik api sekaligus," ujar salah satu koordinator tim penanganan dari BPBD.
Dampak Kesehatan dan Lingkungan
Kebakaran hutan dan lahan di Kalteng telah menyebabkan dampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat. Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di beberapa kota seperti Palangka Raya dan Sampit telah mencapai level berbahaya (300+), yang berarti kualitas udara sangat tidak sehat. Masyarakat di daerah tersebut mengeluhkan gangguan pernafasan, iritasi mata, dan masalah kulit.
Dampak lingkungan juga semakin memprihatinkan. Kebakaran di lahan gambut melepaskan karbon ke atmosfer dalam jumlah besar, berkontribusi terhadap perubahan iklim. Selain itu, asap yang tebal juga mengganggu aktivitas transportasi udara dan darat, serta menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.
Langkah Pencegahan Jangka Panjang
Untuk mengatasi masalah karhutla secara fundamental, pemerintah provinsi berencana melakukan sejumlah langkah pencegahan jangka panjang. Salah satunya adalah percepatan restorasi gambut melalui program rewetting dan revegetasi. Pemerintah juga akan memperketat pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran, seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar.
"Kita juga akan meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya membakar lahan dan pentingnya menjaga lingkungan. Melalui program ini, kita berharap dapat mengurangi insiden karhutla di masa depan," tambah Gubernur Sugianto.
Sementara itu, pemerintah pusat juga telah menunjuk Kalteng sebagai salah satu pilot project untuk program pencegahan karhutla di Indonesia. Dengan dukungan dari pemerintah pusat, diharapkan penanganan karhutla di provinsi ini dapat lebih efektif dan berkelanjutan.
Komentar (0)