Kali Ketiga Eks Waka BGN Lodewyk Pusung Gugat soal Penyitaan

Kali Ketiga Eks Waka BGN Lodewyk Pusung Gugat soal Penyitaan

Ex Wakil Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nasional atau BGN, Lodewyk Pusung, kembali mengajukan gugatan terkait penyitaan aset oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini adalah kali ketiga Pusung melakukan langkah hukum yang sama setelah sebelumnya dua gugatannya ditolak oleh pengadilan. Aksi hukum ini menunjukkan keteguhan diri Pusung dalam membela diri terkait tuduhan yang menjeratnya.

Kronologi Kasus Penyitaan Aset

Kasus ini bermula pada tahun 2022 saat KPK melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset milik Lodewyk Pusung. Aset-aset tersebut dianggap berkaitan dengan dana hibah proyek yang diduga telah disalahgunakan. KPK menyita kendaraan mewah, properti, serta rekening bank yang dimiliki oleh Pusung dengan alasan terkait dalam dugaan tindak pidana korupsi.

Pusung sejak awal menepis tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa seluruh aset yang disita berasal dari hasil kerja kerasnya dan tidak ada kaitan dengan proyek hibah yang disebutkan KPK. Ia menganggap penyitaan tersebut melanggar hak asasi manusia dan prosedur hukum yang berlaku.

Gugatan Pertama dan Kedua Ditolak

Usai penyitaan tersebut, Pusung mengajukan gugatan pertama ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam gugatan ini, Pusung meminta agar penetapan penyitaan dibatalkan dan aset-asetnya dikembalikan. Namun, gugatan ini ditolak hakim dengan alasan prosedur penyitaan yang dilakukan KPK telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tidak puas dengan putusan tersebut, Pusung mengajukan gugatan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Sayangnya, gugatan keduanya pun juga ditolak hakim. Menurut majelis hakim, KPK telah melakukan penyitaan dengan memenuhi syarat-syatur formal dan materiil yang diatur dalam undang-undang.

Gugatan Ketiga dengan Alasan Baru

Setelah dua gugatan sebelumnya gagal, Pusung kembali mengajukan gugatan ketiga kali ini dengan menyajikan alasan baru. Dalam gugatan terbarunya, Pusung menyoroti aspek proses penyitaan yang tidak transparan dan adanya indikasi kesalahan dalam identifikasi aset yang disita.

Tim kuasa Pusung mengklaim bahwa ada beberapa aset yang disita oleh KPK ternyata bukan milik klien mereka, melainkan milik pihak lain. Selain itu, mereka juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam penilaian nilai aset yang menyebabkan kerugian materiil bagi Pusung.

"Kami menemukan beberapa aset yang seharusnya tidak disita karena bukan milik klien. Selain itu, penilaian nilai aset juga tidak akurat sehingga merugikan kami," uang salah satu kuasa hukum Pusung dalam konferensi pers usai mengajukan gugatan.

Reaksi dari KPK

Sebaliknya, KPK tetap pada sikap bahwa penyitaan yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur dan hukum. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan penyitaan secara hati-hati dan berdasarkan alat bukti yang kuat.