ASN Asal Rote Ndao Minta Pintah Usai Insiden KKB di Nduga
Puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) asal Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengajukan permintaan pindah tugas setelah terjadi insiden penembakan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Nduga, Papua. Permintaan ini disampaikan secara langsung kepada Bupati Rote Ndao, Paulus Hilarius Tola, beberapa waktu lalu.
Permintaan Pindah Tugas Massal
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Rote Ndao, Yosep Nuba Teda, mengungkapkan bahwa sebanyak 41 ASN asal Rote Ndao yang bertugas di Nduga telah mengajukan permintaan pemindahan tugas. Menurutnya, para ASN tersebut merasa takut dan khawatir akan keselamatan mereka setelah insiden penembakan terjadi.
"Mereka meminta untuk segera dipindahkan dari Nduga karena merasa tidak aman. Beberapa di antaranya sudah berada di sana selama lebih dari tiga tahun," ujar Yosep Nuba Teda saat dihubungi, Kamis (15/9/2023).
Ia menjelaskan bahwa para ASN tersebut terdiri dari tenaga kesehatan, guru, serta aparatur di berbagai dinas. Sebagian besar dari mereka adalah tenaga honorer yang telah diangkat menjadi ASN melalui jalur seleksi.
Respon Pemerintah Daerah
Menanggapi permintaan massal tersebut, Bupati Rote Ndao, Paulus Hilarius Tola, menyatakan akan segera menindaklanjuti. Ia meminta BKD untuk melakukan evaluasi terhadap permintaan para ASN tersebut.
"Kami akan menindaklanjuti permintaan mereka. Namun, kami juga harus mempertimbangkan kebutuhan ASN di Nduga dan bagaimana cara terbaik untuk melakukan rotasi tanpa mengganggu pelayanan publik," ujar Bupati Tola.
Bupati Tola menambahkan bahwa pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah ini. Ia memastikan bahwa keselamatan ASN menjadi prioritas utama.
Insiden Penembakan di Nduga
Permintaan pindah tugas ini muncul setelah terjadi insiden penembakan oleh KKB di Nduga pada awal September 2023. Dalam insiden tersebut, seorang ASN tewas ditembak oleh kelompok bersenjata saat dalam perjalanan pulang dari tugas.
Insiden tersebut membuat keresahan di kalangan ASN yang bertugas di Papua, terutama di daerah rawan konflik. Banyak yang khawatir akan menjadi sasaran serangan di tengah ketegangan politik dan keamanan yang masih tinggi di wilayah tersebut.
Langkah Pencegahan
Untuk mencegah hal serupa terjadi lagi, pemerintah daerah Rote Ndao berencana melakukan beberapa langkah. Pertama, melakukan evaluasi terhadap penempatan ASN di daerah rawan konflik. Kedua, memberikan pelatihan khusus tentang cara bertindak dalam situasi darurat.
"Kami juga akan meminta pemerintah pusat untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi ASN yang bertugas di Papua. Mungkin dengan menambahkan personel keamanan atau memberikan alat pelindung diri," ujar Bupati Tola.
Reaksi Para ASN
Sementara itu, salah satu ASN yang meminta pindah tugas, Maria (nama samaran), mengaku sangat trauma dengan insiden yang terjadi. Ia mengaku sering merasa was-was saat beraktivitas di luar rumah.
"Saya tidak bisa tidur nyenyak setelah insiden itu. Setiap kali mendengar suara keras, saya langsung panik. Saya minta dipindahkan demi keselamatan saya dan keluarga," ujar Maria.
Ia berharap pemerintah dapat segera memproses permintaannya agar dapat kembali ke Rote Ndao dan bekerja di lingkungan yang lebih aman.
Peran BKD
Kepala BKD Rote Ndao, Yosep Nuba Teda, menegaskan bahwa pihaknya sedang memproses semua permintaan pindah tugas tersebut. Ia memastikan bahwa semua akan ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku.
Tinjauan Ulang Kebijakan
Insiden ini juga memicu diskusi tentang kebijakan penempatan ASN di daerah rawan konflik. Beberapa pihak berpendapat bahwa perlu adanya tinjauan ulang mengenai siapa saja yang pantas ditempatkan di daerah tersebut.
"Mungkin perlu adanya kriteria khusus bagi ASN yang akan ditempatkan di Papua. Selain kompetensi, juga perlu mempertimbangkan psikologis dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang sulit," kata sepeguru ahli sumber daya manusia dari Universitas Nusa Cendana.
Sementara itu, pemerintah pusat menyatakan tengah mempersiapkan langkah-langkah preventif untuk melindungi ASN di Papua. Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mengatakan akan ada koordinasi intensif antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah terkait penempatan ASN di daerah rawan konflik.
Kesimpulan
Permintaan pindah tugas massal dari ASN asal Rote Ndao di Nduga menunjukkan betapa seriusnya situasi keamanan di daerah tersebut. Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat perlu segera menindaklanjuti permintaan tersebut sambil memastikan kelancaran pelayanan publik di daerah tersebut. Di sisi lain, perlu ad evaluasi mendalam mengenai kebijakan penempatan ASN di daerah rawan konflik untuk mencegah insiden serupa terulang di masa depan.
Komentar (0)