Angka Kemiskinan RI Berbeda dengan Bank Dunia, Ini Penjelasan BPS
Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan penjelasan mengenai perbedaan angka kemiskinan di Indonesia dengan data yang dirilis oleh Bank Dunia. Kepala BPS, Suhariyanto, menjelaskan bahwa perbedaan ini terjadi karena metode dan standar yang digunakan oleh kedua lembaga tersebut berbeda.
Dalam sebuah konferensi pers, Suhariyanto mengungkapkan bahwa BPS menggunakan standar kemiskinan nasional yang telah disepakati melalui mekanisme musyawarah antar kementerian dan lembaga pemerintah. Standar ini disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di Indonesia.
"Kami menggunakan garis kemiskinan nasional yang telah disepakati secara bersama. Standar ini mencakup komponen makanan dan non-makanan yang relevan dengan kebutuhan hidup masyarakat Indonesia," ujar Suhariyanto.
Perbedaan Metode Perhitungan
Menurut Suhariyanto, Bank Dunia sering menggunakan metode garis kemiskinan internasional yang berdasarkan standar $2,15 per hari (dalam harga paritas daya beli internasional). Standar ini dianggap terlalu umum dan belum mempertimbangkan kondisi spesifik di Indonesia.
"Standar $2,15 per hari memang sering digunakan Bank Dunia untuk perbandingan global. Namun, ini belum mencerminkan kompleksitas kebutuhan hidup masyarakat Indonesia yang memiliki karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang beragam," jelasnya.
BPS menggunakan pendekatan dua dimensi dalam menghitung kemiskinan, yaitu kemiskinan garis (prevalence) dan kedalaman kemiskinan (poverty gap). Garis kemiskinan nasional sendiri ditetapkan berdasarkan harga-harga komoditas esensial di 34 provinsi di Indonesia.
Data Kemiskinan Indonesia Menurut BPS
Menurut data BPS, tingkat kemiskinan di Indonesia pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen atau sekitar 25,95 juta jiwa. Angka ini menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 10,19 persen atau 27,95 juta jiwa.
"Meskipun ada penurunan, laju penurunan kemiskinan di memang mengalami perlambatan. Ini terjadi karena dampak ekonomi pasca pandemi masih terasa dan kenaikan harga komoditas global," tambah Suhariyanto.
Secara regional, Provinsi Papua masih memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia dengan persentase 22,25 persen, diikuti oleh Nusa Tenggara Barat (17,96 persen) dan Nusa Tenggara Timur (17,54 persen). Di sisi lain, DKI Jakarta memiliki tingkat kemiskinan terendah dengan persentase 3,43 persen.
Upaya Pemerintah Menurunkan Kemiskinan
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan melalui berbagai program. Salah satu program utama adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang memberikan bantuan langsung tunai kepada keluarga miskin.
Pemerintah juga fokus pada peningkatan akses pendidikan dan kesehatan di daerah-daerah tertinggal. Upaya ini dilakukan untuk memutus mata rantai kemiskinan dari generasi ke generasi.
Tantangan di Masa Depan
Meskipun ada penurunan angka kemiskinan, tantangan tetap besar terutama dalam mengatasi kemiskinan multidimensi. BPS mulai mengukur kemiskinan multidimensi yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak.
"Kemiskinan multidimensi lebih kompleks karena tidak hanya melihat pendapatan tetapi juga kualitas hidup. Ini membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dari berbagai sektor," tambah Suhariyanto.
Selain itu, dampak perubahan iklim dan kenaikan harga energi juga berpotensi meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia. Pemerintah perlu mempersiapkan strategi adaptasi mitigasi untuk menghadapi tantangan ini.
Untuk memastikan data yang akurat dan komprehensif, BPS terus melakukan survei dan riset rutin. Data kemiskinan menjadi acuan penting dalam merumuskan kebijakan dan alokasi anggaran yang tepat sasaran.
"Kolaborasi antar kementerian, pemerintah daerah, dan pihak swasta menjadi kunci utama dalam menurunkan angka kemiskinan secara signifikan," pungkas Suhariyanto.
Komentar (0)