Sekjen Kemendagri Tegaskan Pemeriksaan BPK Jadi Momentum Perkuat Akuntabilitas dan Evaluasi Pengelolaan Anggaran
Tomsi Tohir, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menegaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan momentum penting untuk memperkuat akuntabilitas dan evaluasi pengelolaan anggaran di lingkungan kementerian. Pernyataan ini disampaikan Tomsi dalam sambutannya saat menerima tim BPK yang melakukan pemeriksaan di Kemendagri, Kamis (10/9/2026).
Tomsi menekankan bahwa pemeriksaan BPK bukanlah hal yang negatif, melainkan bagian dari proses peningkatan kinerja dan pengelolaan keuangan yang lebih baik. "Kami melihat pemeriksaan BPK sebagai mitra dalam meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan akuntabilitas kinerja," ujar Tomsi.
Peran Penting BPK dalam Pengawasan Anggaran
Dalam kesempatan itu, Tomsi menjelaskan bahwa Kemendagri melihat pemeriksaan BPK sebagai mekanisme penting dalam sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Pemeriksaan ini tidak hanya bertujuan untuk menemukan penyimpangan, tetapi juga untuk memberikan masukan konstruktif bagi perbaikan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan.
"BPK memiliki perakan krusial dalam mengawasi pengelolaan anggaran negara. Dengan adanya pemeriksaan, kita bisa memastikan setiap rupiah yang dikelola pemerintah digunakan secara efektif dan efisien demi kesejahteraan rakyat," jelas Tomsi.
Langkah-Langkah Peningkatan Akuntabilitas
Menanggapi pemeriksaan yang sedang berlangsung, Tomsi mengungkapkan bahwa Kemendagri telah melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Kementerian telah menerapkan sistem e-budgeting yang memungkinkan pelacakan anggaran secara real-time dan transparan.
"Kami juga telah mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih komprehensif. Setiap program dan kegiatan di Kemendagri memiliki indikator kinerja jelas yang diawasi secara berkala," tambahnya.
Tomsi juga menyebutkan bahwa Kemendagri aktif melibatkan unsur akademisi, praktisi, dan masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi pengelolaan anggaran. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan anggaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memperoleh masukan yang berharga.
Hasil Pemeriksaan Sebagai Dasar Perbaikan
Sekjen Kemendagri menegaskan bahwa hasil pemeriksaan BPK akan menjadi dasar bagi perbaikan berkelanjutan. Setiap temuan dan rekomendasi yang diberikan BPK akan ditindaklanjuti secara serius dan sistematis.
"Kami tidak akan mengabaikan temuan BPK. Setiap rekomendasi akan menjadi bahan evaluasi internal dan kami akan membuat rencana perbaikan yang jelas," jelas Tomsi.
Ia menambahkan bahwa Kemendagri telah membentuk tim khusus yang akan menganalisis setiap temuan BPK dan menyusun langkah perbaikan yang konkret. Tim ini terdiri dari pejabat dari berbagai direktorat jenderal yang terkait dengan pengelolaan anggaran dan keuangan.
Komitmen Terhadap Tata Kelola yang Baik
Tomsi menegaskan komitmen Kemendagri terhadap implementasi tata kelola yang baik di seluruh unit kerja. Kementerian terus berupaya meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara dalam pengelolaan keuangan dan anggaran.
"Kami telah mengadakan berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi ASN di bidang pengelolaan keuangan. Ini adalah investasi jangka panjang untuk memastikan anggaran negara dikelola secara profesional dan akuntabel," ujarnya.
Tomsi juga menyampaikan apresiasi kepada BPK yang telah bekerja profesional dan objektif dalam melakukan pemeriksaan. Ia berharap sinergi antara Kemendagri dan BPK dapat terus ditingkatkan untuk mencapai pengelolaan anggaran yang lebih baik.
Visi Jangka Panjang
Dalam sambutannya, Tomsi menjelaskan bahwa pemeriksaan BPK sejalan dengan visi jangka panjang Kemendagri dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkinerja. Pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya untuk memastikan setiap kebijakan dan program yang dihasilkan Kemendagri memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
"Kami percaya bahwa dengan pengawasan yang ketat dan evaluasi yang objektif, kita dapat menciptakan sistem pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel. Ini adalah komitment kami sebagai pelayanan publik," tutup Tomsi.
Komentar (0)