Pramono Targetkan Stunting Turun Jadi 14% dalam Dua Tahun
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pramono Anung menetapkan target penurunan stunting di Indonesia menjadi 14% dalam dua tahun ke depan. Target ini lebih ambisius daripada target nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Menurut Pramono, penurunan stunting menjadi 14% dalam dua tahun merupakan tantangan besar namun dapat dicapai melalui sinergi antar kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah. "Kita harus bekerja keras, sinergis, dan konsisten untuk mencapai target ini," ujar Pramono dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, Kamis (15/6/2023).
Strategi Penurunan Stunting
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan menggandakan upaya dalam berbagai sektor. Kementerian Kesehatan akan memperkuat program kesehatan ibu dan anak, terutama dalam akses gizi sejak dini. Kementerian Pertanian akan memastikan ketersediaan pangan bergizi dan terjangkau, sementara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan meningkatkan program gizi di sekolah.
"Stunting bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga mas pembangunan jangka panjang. Anak yang stunting akan mengalami hambatan dalam pertumbuhan fisik dan kognitif, yang berdampak pada produktivitasnya di masa depan," jelas Pramono.
Peran Penting Pemerintah Daerah
Pramono menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menurunkan angka stunting. Setiap provinsi dan kabupaten/kota diminta membuat rencana aksi khusus yang disesuaikan dengan kondisi lokal. "Kita akan memberikan dukungan teknis dan finansial kepada daerah yang memiliki program inovatif dalam penurunan stunting," tambahnya.
Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia pada 2022 sebesar 21,6%. Meskipun telah menurun dari tahun sebelumnya, angka ini masih jauh dari target RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan sebesar 14% pada tahun 2024.
Pendekatan Multisektoral
Untuk mempercepat penurunan stunting, pemerintah akan menggandakan pendekatan multisektoral. Selain fokus pada gizi, kesehatan, dan pangan, program penurunan stunting juga akan melibatkan sektor infrastruktur, seperti penyediaan air bersih dan sanitasi layak. Selain itu, pemberdayaan ekonomi keluarga juga menjadi bagian integral dari program ini.
"Kita tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga membangun kapasitas keluarga untuk mandiri. Ini adalah investasi masa depan bangsa," ujar Menko PMK.
Monitoring dan Evaluasi
Untuk memastikan target tercapai, pemerintah akan melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin. Setiap enam bulan, kinerja program penurunan stunting akan dievaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan hambatan yang dihadapi. "Data real-time akan membantu kita segera mengambil tindakan koreksi jika diperlukan," jelas Pramono.
Pemerintan juga akan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, sektor swasta, dan mitra internasional dalam program ini. Sinergi yang luas diharapkan dapat mempercepat penurunan stunting di Indonesia.
Tantangan yang Dihadapi
Meski memiliki target yang ambisius, banyak tantangan yang dihadapi dalam penurunan stunting. Beberapa di antaranya adalah kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi, akses terbatas pada pangan bergizi di beberapa daerah, serta masalah infrastruktur kesehatan dan sanitasi.
"Kita harus mengatasi berbagai hambatan ini secara sistematis. Tidak ada satu pun sektor yang bisa bekerja sendiri dalam menurunkan stunting. Ini butuh komitmen semua pihak," kata Pramono.
Komitmen Nasional
Penurunan stunting menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan manusia di Indonesia. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk berbagai program terkait stunting, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan posyandu.
"Stunting adalah masalah krusial yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dengan target 14% dalam dua tahun, kami menunjukkan komitmen tegas untuk mengatasi masalah ini," pungkas Pramono.
Komentar (0)