admin
Seorang perempuan muda berusia 18 tahun menghadap mantan komandan Taliban yang kini menjabat gubernur di Afghanistan. Dengan wajah tertutup cadar penuh dan kacamata hitam, ia menyampaikan niatnya untuk bercerai dari suaminya yang dituduhnya kerap melakukan kekerasan dan penganiayaan selama berbulan-bulan.
"Kalau masih ada kesempatan untuk hidup bersama, saya tidak akan berada di sini... Saya sudah mengambil keputusan," ujar perempuan itu dalam laporan BBC yang menelusuri keseharian pemerintahan Taliban.
Gubernur sempat berupaya membujuknya agar membatalkan perceraian. Namun belakangan ia berkomentar bahwa perempuan "tidak punya akal" dan "kurang kecerdasan". Ucapan itu disambut tawa sejumlah pejabat laki-laki, pengawal, dan tetua yang hadir di sekitarnya.
Lima Tahun Pemerintahan Taliban
Momen tersebut menjadi gambaran langka realitas sehari-hari di bawah kekuasaan Taliban, lima tahun setelah kelompok itu menggulingkan pemerintahan yang didukung Amerika Serikat pada 2021. Selama periode itu, ruang gerak perempuan Afghanistan menyempit drastis.
- Perempuan dikeluarkan dari hampir seluruh tempat kerja;
- Dilarang menempuh pendidikan tinggi atau universitas;
- Tidak diizinkan bepergian sendirian;
- Dilarang mengunjungi taman dan pusat rekreasi;
- Anak perempuan dilarang mengikuti pendidikan menengah.
Ribuan perempuan yang sebelumnya bekerja sebagai dokter, perawat, guru, dan pegawai negeri kini kehilangan mata pencaharian. Hidup mereka, menurut pengakuan para perempuan kepada BBC, tidak dapat dikenali lagi dibandingkan sebelum Taliban berkuasa.
Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua tahun, BBC memperoleh akses yang tidak biasa ke sejumlah tokoh berpengaruh dalam gerakan Islam garis keras itu. Mereka adalah pria-pria yang pernah merencanakan serangan bunuh diri atau bertahun-tahun bersembunyi di lokasi bawah tanah, namun kini duduk sebagai pejabat dan tentara.
Janji Berubah, Kebijakan Serupa
Saat merebut kekuasaan, Taliban menyatakan telah berubah. Namun banyak kebijakan mereka nyaris identik dengan penafsiran keras syariat yang mereka terapkan pada 1990-an. Para pejabat yang ditemui BBC tampak ingin menampilkan diri sebagai sosok yang masuk akal, tetapi enggan membahas kekerasan yang mereka lakukan di masa lalu. BBC juga menyaksikan ketegangan antara penguasa dan rakyat yang mereka perintah.
Dalam kasus perempuan muda yang ingin bercerai itu, Gubernur Sarhadi menilai Tuba—bukan nama sebenarnya—sebaiknya tetap bertahan dalam pernikahannya. Ia sempat mencoba membujuk Tuba agar tidak bercerai sebelum akhirnya melontarkan komentar kontroversialnya.
Relevansi bagi Papua Selatan
Bagi warga Papua Selatan, laporan ini menjadi pengingat betapa pentingnya menjaga akses pendidikan dan perlindungan bagi perempuan, terutama di tengah pembangunan provinsi baru ini. Keberpihakan pemerintah daerah terhadap pendidikan anak perempuan dan kesetaraan gender menjadi modal penting agar kesejahteraan warga, termasuk di kampung-kampung terpencil, terus meningkat dan tidak tergerus oleh kebijakan yang membatasi peran perempuan.
Komentar (0)