18, 2026
Politik

Gunakan Desil untuk Bansos, Pemerintah Bisa Hemat Rp17,9 Triliun!

Pemerintah bisa menghemat subsidi bantuan sosial sebesar Rp 14,4 triliun hingga Rp 17,9 triliun dari penggunaan desil.]]>

Hendra Hartono
Hendra Hartono Reporter

Diterbitkan:

0 komentar 1 dibaca

Gunakan Desil untuk Bansos, Pemerintah Bisa Hemat Rp17,9 Triliun!

Gunakan Desil untuk Bansos, Pemerintah Bisa Hemat Rp17,9 Triliun!

Pemerintah diminta untuk menerapkan pendekatan desil dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) guna menghemat anggaran negara hingga Rp17,9 triliun. Hal ini menjadi penting mengingat subsidi silang yang terjadi dalam program bantuan saat ini masih cukup besar.

Pendekatan Desil untuk Efisiensi Anggaran

Menurut para ahli ekonomi dan sosial, penggunaan pendekatan desil atau kelompok sepuluh persen penduduk berdasarkan tingkat ekonomi dapat menjadi solusi lebih efisien dalam penyaluran bansos. Saat ini, banyak bantuan yang tidak tepat sasar, di mana kelompok menengah ke atas juga menerima subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi kelompok ekonomi lemah.

Dengan mengelompokkan penduduk menjadi 10 desil berdasarkan pendapatan, pemerintah dapat lebih tepat menentukan siapa yang berhak menerima bantuan. Desil pertama (10% terbawah) jelas menjadi prioritas utama, namun batasan atas untuk setiap desil perlu ditetapkan dengan cermat untuk memastikan bansos benar-benar disalurkan kepada yang membutuhkan.

Subsidi Silang Masih Besar

Data menunjukkan bahwa subsidi silang dalam program bantuan saat ini masih mencapai angka yang signifikan. Artinya, ada sejumlah besar dana negara yang tidak tepat sasar karena disalurkan kepada kelompok yang sebenarnya tidak membutuhkan bantuan.

Studi yang dilakukan oleh lembaga riset independen menunjukkan bahwa dengan menerapkan pendekatan desil secara ketat, pemerintah dapat menghemat anggaran bansos hingga Rp17,9 triliun setiap tahun. Angka ini cukup signifikan jika dibandingkan dengan total anggaran bantuan sosial yang dialokasikan setiap tahun.

Implementasi Sistem Desil

Untuk menerapkan sistem desil, pemerintah perlu memiliki data yang akurat mengenai kondisi ekonomi masyarakat. Data ini bisa diperoleh melalui berbagai sumber, seperti data Keluarga Harapan (PKH), data BPJS Kesehatan, serta data kependudukan yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri.

Selain itu, pemerintah juga perlu membangun sistem verifikasi yang lebih kuat untuk memastikan data yang digunakan mencerminkan kondisi ekonomi sesungguhnya. Verifikasi ini bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti verifikasi lapangan, cross-checking dengan data dari instansi lain, serta melibatkan elemen masyarakat dalam proses pemantauan.

Tantangan dalam Implementasi

Meskipun potensi hematnya besar, implementasi sistem desil tidak tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi. Tanpa data yang baik, sistem desil akan sulit diimplementasikan dengan efektif.

Selain itu, ada juga tantangan sosial dan politik. Beberapa pihak mungkin akan keberatan jika status penerima bantuan berubah karena adanya penyesuaian kriteria. Oleh karena itu, komunikasi yang baik dengan masyarakat sangat penting untuk menjelaskan alasan dan manfaat dari perubahan ini.

Kesimpulan

Penerapan pendekatan desil dalam penyaluran bansos menjanjikan efisiensi anggaran yang signifikan. Dengan menghemat Rp17,9 triliun, dana tersebut dapat digunakan untuk program lain yang lebih mendesak atau bahkan untuk mengurangi defisit anggaran negara.

Namun, untuk berhasilnya implementasi ini, diperlukan komitmen kuat dari pemerintah, dukungan dari berbagai pihak, serta sistem data yang akurat dan transparan. Jika semua ini terpenuhi, bansos dapat benar-benar mencapai sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Apa Reaksimu?

Suka Suka 0
Tidak Suka Tidak Suka 0
Cinta Cinta 0
Lucu Lucu 0
Wow Wow 0
Sedih Sedih 0
Marah Marah 0
PENULIS Hendra Hartono

Jurnalis ekonomi yang fokus pada kebijakan makro dan sektor keuangan.

Komentar (0)

User

Terpopuler

24 jam

Newsletter