Golkar Buka Suara soal Kadernya Ikut Ditangkap KPK saat OTT Dirjen ATR/BPN di Bogor
Partai Golkar memberikan keterangan resmi terkait penangkapan beberapa kader oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal ATR/BPN di Bogor. Penangkapan ini mengejutkan khalayak publik karena melibatkan sejumlah pejabat tinggi di lingkungan pemerintahan, termasuk seorang pejabat di Direktorat Jenderal ATR/BPN.
Kader Golkar Terlibat dalam OTT KPK
Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, secara resmi menyampaikan sikap partai terkait penangkapan beberapa kader yang terlibat dalam operasi penangkapan tiba-tiba yang dilakukan oleh KPK pada Rabu (12/7/2023) lalu. Menurut Airlangga, partai akan memberikan dukungan penuh terhadap proses hukum yang berjalan.
"Kita mendukung penuh tindakan KPK yang berdasarkan bukti dan alat bukti yang kuat. Partai Golkar tidak akan mengabaikan setiap indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh kader-kader kami," ujar Airlangga dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Kamis (13/7/2023).
Sebelumnya, KPK telah menetapkan beberapa orang sebagai tersangka dalam OTT tersebut, termasuk seorang pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal ATR/BPN. Penangkapan ini dilakukan setelah KPK melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan korupsi dalam pengurusan penguasaan tanah (tanah) di beberapa wilayah di Indonesia.
Respon Partai Golkar
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan bahwa partai tidak akan memberikan perlindungan khusus bagi kader yang terlibat dalam kasus tersebut. Ia menekankan bahwa semua kader partai harus mematuhi hukum dan menjalani proses hukum yang adil.
"Kita tidak ada yang istimewa. Setiap kader yang terbukti melakukan pelanggaran hukum akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku, baik dalam hukum positif maupun AD/ART Partai Golkar," tegas Sarmuji.
Partai Golkar juga menyatakan akan menunggu hasil penyelidikan dari KPK sebelum menentukan langkah selanjutnya terkait status kader-kader yang ditangkap. Jika ternyata kader-kader tersebut terbukti bersalah, partai akan mengambil langkah tegas sesuai dengan kode etik dan aturan organisasi.
Dugaan Korupsi dalam Pengurusan Tanah
OT KPK yang dilakukan di Bogor tersebut terkait dugaan korupsi dalam pengurusan penguasaan tanah. Kasus ini diduga melibatkan jaringan pejabat di lingkungan ATR/BPN yang menerima suap dalam pengurusan perizinan dan penguasaan tanah.
Menurut informasi yang dihimpun KPK, kasus ini telah berlangsung selama beberapa tahun dan merugikan negara sebesar puluhan miliar rupiah. Para tersangka diduga terlibat dalam memalsukan dokumen tanah serta menyalahgunakan wewenang dalam memberikan izin penggunaan tanah.
KPK telah menyita sejumlah barang bukti dalam operasi ini, termasuk uang tunai, dokumen tanah yang diduga palsu, serta alat komunikasi yang digunakan dalam komunikasi antara para tersangka. Selain itu, penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi terkait kasus ini, termasuk kantor dan rumah para tersangka.
Komitmen Golkar dalam Mendukung Pemberantasan Korupsi
Airlangga Hartarto menegaskan bahwa Partai Golkar tetap komitmen mendukung program pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Ia menambahkan bahwa partai juga akan melakukan internalisasi anti korupsi di internal partai guna mencegah terjadinya praktik korupsi di kalangan kader.
OT KPK di Bogor ini menjadi bukti bahwa komisi antirasuah masih aktif dalam memberantas praktik korupsi di Indonesia. KPK terus menunjukkan kinerjanya yang konsisten dalam mengungkap kasus-kasus korupsi, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Sementara itu, sejumlah kalangan mengapresiasi tindakan KPK yang tegas dalam memberantas korupsi. Mereka berharap agar kasus ini menjadi pelajaran bagi seluruh pejabat dan pegawai negeri sipil untuk tidak terlibat dalam praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.
Komentar (0)