Erupsi Anak Krakatau, Pemerintah Minta Kampus Terdampak Belajar Daring

Erupsi Anak Krakatau, Pemerintah Minta Kampus Terdampak Belajar Daring

Erupsi Gunung Anak Krakatau pada Rabu (15/11) lalu mengakibatkan dampak signifikan terhadap aktivitas belajar mengajar di sejumlah kampus di wilayah Banten. Dalam respons terhadap kondisi ini, Pemerintah meminta perguruan tinggi yang terdampak beralih ke sistem belajar daring sementara waktu. Kebijakan ini diumumkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui siar pers resmi mereka pada Jumat (17/11).

Dampak Erupsi Terhadap Pendidikan

Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi pada Rabu pagi waktu setempat mengakibatkan hujan abu vulkanik yang cukup pekat menutupi wilayah Serang, Cilegon, dan sekitarnya. Kondisi ini membuat aktivitas belajar mengajar di sejumlah sekolah dan kampus terganggu. Beberapa perguruan tinggi di kawasan tersebut, termasuk Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) dan Institut Teknologi Harapan Bangsa (ITHB), memutuskan untuk menghentikan kegiatan akademik sementara.

"Kami telah memantau perkembangan situasi erupsi Gunung Anak Krakatau sejak Rabu lalu. Kondisi abu vulkanik yang masih berpotensi terus menerus membuat aktivitas tatap muka menjadi berisiko bagi kesehatan mahasiswa dan dosen," ujar Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nizam dalam konferensi pers virtual.

Keputusan Belajar Daring

Berdasarkan arahan dari pemerintah, perguruan tinggi yang terdampak erupsi diminta untuk segera mengimplementasikan sistem pembelajaran daring (daring learning). Sistem ini dianggap sebagai solusi sementara untuk memastikan kelangsungan proses pembelajaran meskipun tidak dapat dilakukan secara tatap muka.

"Kami meminta para rektor di kawasan terdampak untuk segera merancang dan melaksanakan kebijakan belajar daring. Ini bukan berarti menghentikan proses pembelajaran, melainkan mengubah metode sementara untuk menjamin kelangsungan akademik," tambah Nizam.

Ia menekankan bahwa perguruan tinggi perlu memastikan semua dosen dan mahasiswa memiliki akses terhadap infrastruktur digital yang memadai. Selain itu, perguruan tinggi juga diminta untuk memberikan pelatihan singkat bagi dosen yang belum terbiasa dengan sistem pembelajaran daring.

Respons Perguruan Tinggi

Sejumlah perguruan tinggi di wilayah terdampak telah merespons positif arahan pemerintah. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) misalnya, sejak Kamis (16/11) sudah mengalihkan seluruh kegiatan perkuliahan ke sistem daring. Rektor Untirta, Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Taufik, M.T., mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan infrastruktur digital sejak awal pandemi COVID-19.

"Kami sudah memiliki sistem learning management system (LMS) yang cukup memadai. Selain itu, kami juga menyediakan kuota internet gratis bagi mahasiswa dan dosen yang membutuhkan. Kami akan terus pantau perkembangan kondisi dan akan mengevaluasi kembali kebijakan ini setiap minggu," jelas Taufik.

Sementara itu, Institut Teknologi Harapan Bangsa (ITHB) juga telah menerapkan kebijakan serupa. Rektor ITHB, Dr. Ir. H. Hendarman, M.T., menyatakan bahwa pihaknya telah memastikan semua dosen telah siap mengimplementasikan pembelajaran daring.

"Kami memiliki tim khusus yang membantu dosen dalam menyusun materi pembelajaran daring. Kami juga memastikan bahwa semua mata kuliah dapat disampaikan melalui sistem ini tanpa mengurangi kualitas pembelajaran," ujar Hendarman.

Perpanjangan Masa Transisi

Menanggapi pertanyaan mengenai durasi implementasi pembelajaran daring, Nizam menyatakan bahwa pemerintah akan mengevaluasi kondisi setiap minggu. "Kami akan lihat perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan tingkat kepadatan abu vulkanik. Jika kondisi membaik, kami akan segera membolehkan kampus kembali ke aktivitas tatap muka. Namun, jika kondisi masih berisiko, kebijakan ini akan diperpanjang," jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah akan memfasilitasi bantuan bagi perguruan tinggi yang membutuhkan infrastruktur digital tambahan. "Kami akan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memastikan semua perguruan tinggi memiliki akses internet yang stabil selama masa transisi ini," tutup Nizam.