Antrean Panjang di SPBU Sulsel Dipicu Kenaikan Harga BBM Non Subsidi
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengungkap bahwa antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sulawesi Selatan terjadi akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi. Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, menjelaskan bahwa fenomena ini terjadi setelah harga BBM non subsidi naik secara signifikan beberapa waktu lalu.
Wahyudi Anas mengatakan bahwa peningkatan harga BBM non subsidi menyebabkan banyak pengendara beralih ke BBM subsidi yang harganya lebih terjangkau. "Kenaikan harga BBM non subsidi membuat masyarakat lebih memilih untuk menggunakan BBM subsidi. Hal ini terlihat jelas dari antrean yang panjang di SPBU yang menyediakan BBM subsidi," ujarnya saat melakukan inspeksi mendadak ke beberapa SPBU di Makassar, Sabtu (13/9/2023).
Situasi di Lapangan
Situasi di lapangan memang menunjukkan antrean kendaraan yang panjang di sejumlah SPBU yang menyediakan BBM subsidi. Di SPBU Jalan A.P. Pettarani, Makassar, antrean kendaraan roda dua dan roda empat terlihat memanjang hingga ke jalan raya. Petugas SPBU terlihat sibuk mengatur arus kendaraan dan mengisi BBM secara maksimal.
"Saya sudah tiga kali datang ke sini, tapi masih antre. Karena harga BBM subsidi masih terjangkau, saya memilih untuk sabar menunggu. Kalau pakai BBM non subsidi, mahal sekali," kata salah satu pengendara motor yang tengah mengantre.
Sementara itu, di SPBU Jalan R.E. Martadinata, kondisi serupa terjadi. Antrean kendaraan roda dua mencapai hampir 200 meter. Waktu tunggu untuk mendapatkan BBM subsidi di SPBU ini bisa mencapai 2-3 jam.
Upaya Penanganan
Untuk mengatasi antrean panjang ini, BPH Migas bersama pihak terkait telah melakukan sejumlah upaya. Wahyudi Anas menyatakan bahwa pihaknya telah meminta pihak SPBU untuk meningkatkan pelayanan dengan menambah jumlah pompa bensin dan memperpanjang jam operasional.
"Kami juga telah meminta pihak kepolisian untuk membantu mengatur arus lalu lintas di sekitar SPBU yang mengalami antrean panjang. Tujuannya adalah untuk meminimalkan kemacetan dan memperlancar proses pengisian BBM," jelas Wahyudi.
BPH Migas juga meminta masyarakat untuk tidak melakukan hoarding atau pembelian BBM dalam jumlah berlebihan. Menurut Wahyudi, tindakan ini justru akan memperparah situasi antrean.
Reaksi Masyarakat
Kenaikan harga BBM non subsidi memang menjadi beban bagi masyarakat. Harga BBM jenis Pertalite yang sebelumnya Rp7.650 per liter kini naik menjadi Rp10.000 per liter, sedangkan harga Pertamina Dex naik dari Rp14.500 menjadi Rp17.000 per liter.
"Ini sangat memberatkan, terutama bagi saya yang pengemudi ojek online. Setiap hari butuh BBM minimal 2 liter, kalau naik segitu, ongkos operasional juga ikut naik," keluh Ahmad, seorang pengemudi ojek online di Makassar.
Sementara itu, Anggota DPRD Sulsel, Andi Mallarangeng, menyoroti bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan kembali kenaikan harga BBM non subsidi. Menurutnya, kenaikan harga ini berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah.
Langkah Jangka Panjang
BPH Migas menyatakan bahwa untuk mengatasi masalah ini secara jangka panjang, pemerintah perlu mempercepat program energi terbarukan dan meningkatkan efisiensi energi. Selain itu, perlu juga adanya sosialisasi yang intensif mengenai pentingnya diversifikasi energi.
"Kita tidak bisa terus bergantung pada BBM. Pemerintah perlu mempercepat pengembangan energi alternatif seperti listrik kendaraan, serta meningkatkan transportasi umum yang lebih baik. Dengan begitu, kebutuhan BBM bisa dikurangi," tandas Wahyudi Anas.
Sementara itu, BPH Migas akan terus melakukan monitoring di seluruh SPBU di Sulsel untuk memastikan ketersediaan BBM subsidi dan mengantisipasi terulangnya antrean panjang. Pihaknya juga berencana melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti masalah ini secara komprehensif.
Komentar (0)