admin
KABUL — Seorang perempuan berusia 18 tahun menghadap mantan komandan Taliban berjanggut putih untuk mengajukan permohonan cerai. Ia menuding suaminya melakukan kekerasan dan penganiayaan selama berbulan-bulan.
Di negara yang melarang anak perempuan mengenyam pendidikan menengah, remaja itu menyampaikan argumennya dengan tenang dan percaya diri, meski seluruh wajahnya tertutup cadar dan kacamata hitam. "Kalau masih ada kesempatan untuk hidup bersama, saya tidak akan berada di sini… Saya sudah mengambil keputusan," ujarnya, seperti dilansir BBC.
Alih-alih mengabulkan permohonannya, gubernur justru berulang kali mencoba membujuknya agar membatalkan niat bercerai. Belakangan, gubernur itu melontarkan komentar bahwa perempuan "tidak punya akal" dan "kekurangan intelektual" — pernyataan yang disambut tawa para pejabat laki-laki, pengawal, dan tetua di sekitarnya. Momen itu menunjukkan bagaimana keputusan yang menyangkut kehidupan pribadi perempuan ditentukan sepenuhnya oleh pejabat laki-laki.
Kisah ini memberi gambaran langka tentang realitas pemerintahan Taliban sehari-hari, lima tahun setelah kelompok itu menggulingkan pemerintah dukungan Amerika Serikat pada 2021. Komunitas internasional mengecam keras berbagai kebijakan Taliban yang membatasi hak perempuan, dan sebagian besar negara belum mengakui pemerintahan mereka secara resmi.
Pembatasan Berlapis bagi Perempuan
Selama lima tahun terakhir, perempuan Afghanistan menghadapi pembatasan yang semakin ketat dan hampir kehilangan ruang gerak di ruang publik.
- Dilarang bepergian sendirian tanpa pendamping laki-laki;
- Dilarang mengunjungi taman dan pusat rekreasi;
- Dikecualikan dari hampir seluruh sektor pekerjaan; dan
- Dilarang melanjutkan pendidikan di universitas.
Banyak perempuan Afghanistan mengaku kehidupan mereka kini sulit dikenali dibandingkan masa sebelum Taliban berkuasa. Pendidikan menengah bagi anak perempuan pun masih ditutup, meski telah berulang kali dijanjikan akan dibuka kembali. Selama lima tahun, BBC terus menguji komitmen Taliban terhadap pendidikan perempuan dan anak — janji demi janji yang hingga kini belum direalisasikan.
Akses Langka ke Lingkaran Kekuasaan
Dalam serangkaian pertemuan yang berlangsung selama dua tahun, BBC memperoleh akses yang tidak biasa kepada tokoh-tokoh berpengaruh dalam gerakan Islam garis keras tersebut. Para jurnalis menghabiskan waktu bersama laki-laki yang pernah merencanakan serangan bunuh diri atau bertahun-tahun bersembunyi di lokasi bawah tanah, namun kini menjabat sebagai pejabat dan tentara.
Ketika merebut kekuasaan, Taliban mengklaim telah berubah. Namun banyak kebijakan mereka nyaris identik dengan interpretasi keras syariat Islam yang diterapkan pada 1990-an. Para pejabat yang ditemui tampak ingin menampilkan diri sebagai sosok yang masuk akal, tetapi enggan membahas kekerasan di masa lalu. BBC pun menyaksikan momen-momen ketegangan antara penguasa dan rakyat yang mereka perintah.
Perempuan yang diwawancarai BBC menyebut banyak aspek kehidupan mereka berubah drastis, mulai dari cara berpakaian, kesempatan bekerja, hingga kebebasan bergerak. Bahkan urusan yang sangat pribadi, seperti rumah tangga dan perceraian, kini berada di bawah kendali pejabat Taliban.
Putusan: Tetap dalam Pernikahan
Pada akhirnya, Gubernur Sarhadi memutuskan bahwa Tuba — bukan nama sebenarnya — harus tetap bertahan dalam pernikahannya. Keputusan itu kembali menegaskan bahwa perempuan Afghanistan nyaris tidak memiliki kendali atas keputusan paling mendasar dalam hidup mereka, termasuk soal pernikahan dan perceraian.
Bagi pembaca di Nusa Tenggara Timur, realitas ini menjadi pengingat pentingnya jaminan hukum bagi perempuan, termasuk dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Di Indonesia, perempuan memiliki akses ke jalur hukum untuk mengajukan perceraian dan memperoleh perlindungan melalui Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga — hak yang nyaris tak tersedia bagi perempuan Afghanistan di bawah kekuasaan Taliban.
Komentar (0)