Andre Rosiade Minta Bypass Pasar Amor-Simpang Taluak Kembali ke Trase 2021

Andre Rosiade Minta Bypass Pasar Amor-Simpang Taluak Kembali ke Trase 2021

Ketua DPP Partai Gerindra Andre Rosiade mengajukan permintaan agar rencana pembangunan bypass Pasar Amor-Simpang Taluak di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, kembali menggunakan trase tahun 2021. Permintaan ini disampaikan Andre dalam rapat koordinasi dengan pemerintah daerah dan sejumlah pihak terkait di Kantor Gubernur Sumatera Barat, Rabu (15/3/2023).

Dalam rapat yang dipimpin oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah tersebut, Andre menjelaskan bahwa trase tahun 2021 merupakan hasil kesepakatan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat setempat. Menurutnya, perubahan trase yang dilakukan pada tahun 2022 tidak melibatkan partisipasi yang cukup dari masyarakat dan berpotensi menimbulkan konflik.

Alasan Utama Permintaan Kembali ke Trase 2021

Andre Rosiade menyoroti beberapa alasan utama mengapa ia meminta agar pembangunan bypass tersebut kembali menggunakan trase tahun 2021. Pertama, trase tahun 2021 telah melalui proses musyawarah yang panjang dan melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, pemuka agama, dan perwakilan dari kalangan usaha.

Kedua, trase tersebut dianggap lebih menguntungkan bagi masyarakat karena tidak memotong lahan produktif dan zona permukiman. "Trase 2021 dirancang untuk menghindari pemukiman warga dan lahan pertanian yang produktif. Sementara itu, trase 2022 berpotensi mengganggu 150 rumah warga dan mengalihkan fungsi lahan pertanian," ujar Andre dalam keterangannya.

Ketiga, dengan kembali ke trase 2021, proses pembangunan diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan mengurangi biaya yang dikeluarkan pemerintah. Menurut Andre, perubahan trase pada tahun 2022 telah menyebabkan peningkatan anggaran sebesar 40% dari rencana semula.

Respon Pemerintah Daerah

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyatakan akan mempertimbangkan secara matang permintaan dari Andre Rosiade. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap komitmen untuk membangun bypass tersebut guna mengatasi kemacetan di ruas jalan lintas barat Sumatera.

"Kami menghormati masukan dari Bapak Andre Rosiade dan seluruh pihak yang terlibat. Namun, sebagai pemerintah daerah, kami juga harus mempertimbangkan aspek teknis, finansial, dan dampak sosial dari setiap keputusan yang diambil," jelas Mahyeldi.

Wakil Bupati Padang Pariaman, Hendri Septian, menyatakan bahwa pihaknya siap mengadakan dialog kembali dengan masyarakat dan seluruh pihak terkait untuk mencapai titik temu. "Kami akan mengumpulkan data dan fakta secara lengkap sebelum membuat keputusan final," ucap Hendri.

Keluhan Masyarakat

Sejumlah warga yang hadir dalam rapat tersebut menyampaikan keluhan terkait rencana pembangunan dengan trase 2022. Mereka khawatir jika pembangungan tetap dilaksanakan dengan trase tersebut, akan mengakibatkan kerugian materiil bagi mereka.

"Kami tidak menolak pembangunan bypass, tetapi tolong jangan ambil lahan kami. Lahan yang akan terkena dampak adalah lahan warisan nenek moyang yang sudah kami garap selama puluhan tahun," kata perwakilan warga, Syamsul Bahri.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumatera Barat, Rizal Siregar, mendukung permintaan Andre Rosiade untuk kembali ke trase 2021. Menurutnya, trase tersebut lebih mempertimbangkan aspek ekonomi dan tidak akan mengganggu aktivitas usaha warga sekitar.

Langkah Selanjutnya

Berdasarkan hasil rapat, pemerintah daerah membentuk tim khusus yang akan melakukan verifikasi dan validasi data terkait kedua trase tersebut. Tim terdiri dari perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pertanian, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, serta perwakilan dari masyarakat.

"Tim akan melakukan survei lapangan untuk memastikan kebenaran data yang ada. Setelah itu, kami akan menggelar rapat kembali dengan seluruh pihak terkait untuk menentukan trase yang akan dipilih," jelas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumatera Barat, Irwan Fikri.

And Rosiade menyatakan siap mendukung penuh proses yang akan dilakukan pemerintah daerah. "Kami akan terus memantau perkembangan dan siap menjadi perantara antara pemerintah dengan masyarakat," tutup Andre.